"Selama tanggap darurat, yang tanggung jawab adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)," terang Sri Sultan Hamengku Buwono X di Kota Yogyakarta.
Ia mengutarakan jika tanggap darurat erupsi Merapi belum selesai, anggaran di departemen-departemen teknis yang sudah teralokasi di APBN belum bisa direalisasikan. Anggaran tersebut baru bisa keluar apabila status tanggap darurat erupsi berakhir.
Sultan pun berharap (akhir April) kemarin tanggap darurat erupsi Merapi sudah berakhir dan diputuskan oleh pemerintah. "Setelah itu supaya kita bisa bicara recovery dan rekonstruksi," paparnya.
Perkara masih ada lahar dingin, ia tidak mempermasalahkan apabila pemerintah per 1 Mei mengeluarkan tanggap darurat lagi.
Namun, tanggap darurat tersebut bukan tanggap darurat erupsi Merapi, melainkan tanggap darurat lahar dingin.
Penanganan kedua jenis bencana itu sangat berbeda meski sama-sama dari Merapi.
Lima bulan lalu tanggap darurat lahar dingin termasuk dalam tanggap darurat erupsi. Namun, ke depannya harus dipisahkan. Pasalnya, rehabilitasi dan rekonstruksi tidak akan bisa jalan jika kedua tanggap darurat tersebut masih disatukan, sementara korban bencana membutuhkan perbaikan ekonomi baik dari segi pertanian, perdagangan, maupun lainnya.
"Rakyat butuh ekonominya kembali," ungkapnya. Terlebih lagi, jika kedua tanggap darurat tersebut masih disatukan, rekonstruksi pun tidak bisa berjalan.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Sleman, hingga kemarin, masih memfokuskan penataan kawasan rawan bencana Gunung Merapi pascaerupsi besar 2010.
Kami saat ini masih memfokuskan pada konsep penataan kawasan rawan bencana (KRB) khususnya yang terkena dampak langsung erupsi Gunung Merapi 2010, terkait dengan masalah rencana relokasi warga," kata Kepala Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral (SDAEM) Kabupaten Sleman Widi Sutikno.
Sumber:Mediaindonesia.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar